Logo: New South Wales Government
New South Wales Government
NSW Department of Education and Training
 
 
SEARCH    
  Home Public Schools TAFE NSW Training & Industry Adult & Higher Education Employment with Us Our Policies News Room Contact Us  

indonesian_open FW: Bahasa Indonesia, Siapa Peduli?

Nyoman Riasa nriasa at ialf.edu
Tue Mar 22 17:32:35 EST 2005


Buat seluruh penggelut BI NSW,

Adakah pejabat atau tokoh Indonesia yang benar-benar peduli dengan bahasa
Indonesia? Silakan ikuti penuturan tokoh sastra, Bapak Ajip Rosidi, yang
menyiratkan keluh-kesahnya seperti di bawah ini.

Salam,

Nyoman Riasa

 "As of 4 April 2005, IALF Bali will be at the following address:"

Jalan Raya Sesetan 190 Denpasar
Bali 80223
Indonesia
Tel   +62 361 225243
Fax  +62 361 263509
http://www.ialf.edu


-----Original Message-----
From: Ani Sudiani [mailto:asudiani at ialf.edu]
Sent: Monday, March 21, 2005 10:09 PM
To: nriasa at bali.ialf.edu
Subject: FW: Bahasa Indonesia, Siapa Peduli?



-----Original Message-----
From: Sufiet Erlita [mailto:sufiet_e at yahoo.com]
Sent: Friday, March 18, 2005 12:43 PM
To: Ogi Yutarini; Nia; Pak Santo; Sarwendah Palupi; Peppy; JIP FSUI; Ikhsan;
Ani
Cc: Shelvi Makarim; Mohamad Aries; Lusiana M Hevita; Niken Lestari; clara
naibaho; Sarwendah Palupi; Putu Pendit; Anastasia Santi; Blasius Sudarsono;
Luki Wijayanti; Bambang Wijiatmoko
Subject: Bahasa Indonesia, Siapa Peduli?


Bahasa Indonesia, Siapa Peduli?

Ajip Rosidi
Pensiunan dan Tinggal di Desa Pabelan, Magelang.

Baru-baru ini saya diundang ke Makassar dan ditempatkan di Imperial Aryaduta
Hotel yang terletak di pesisir Losari yang terakhir kali saya ke Makassar
(25 tahun yang lalu) masih sepi. Ketika itu hanya ada satu-dua penginapan
sederhana dan restoran yang juga sederhana. Bangunan hotel itu tak kalah
oleh bangunan hotel-hotel berbintang di kota-kota dunia.

Tapi ada yang mengejutkan saya, ialah ternyata semua keterangan yang
tercetak di hotel itu ditulis hanya dalam bahasa Inggris. Memang saya lihat
ada wisatawan bule juga yang menginap di situ, juga beberapa orang Jepang,
tetapi tamu terbanyak adalah orang pribumi. Apakah semua orang pribumi yang
menginap di situ hanya bisa berbahasa Inggris dan tidak tahu bahasa
nasionalnya, Bahasa Indonesia?

Baru-baru ini ketika saya diundang makan malam di restoran baru, Atmosfir,
di Bandung, saya juga disodori daftar makanan (menu) yang hanya dalam bahasa
Inggris padahal yang saya lihat makan di situ kebanyakan peranakan Cina yang
mestinya bisa berbahasa Indonesia. Hanya menggunakan bahasa Inggris seperti
itu mungkin dilakukan juga oleh hotel-hotel dan restoran-restoran lain yang
tak dapat saya periksa satu per satu karena saya jarang menginap di hotel
dan makan di restoran mewah.

Tapi mendahulukan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia tidak hanya
dilakukan oleh pihak swasta seperti hotel dan restoran. Kalau kita menelepon
KBRI Tokyo, maka yang menjawab ialah rekaman berbahasa Inggris, kemudian
bahasa Jepang (atau sebaliknya?) dan baru terakhir bahasa Indonesia. Artinya
perwakilan kita di negeri Matahari Terbit itu mendahulukan bahasa asing
daripada bahasa nasionalnya. Kemungkinan besar begitu juga di
perwakilan-perwakilan kita di negeri lain.

Padahal kedudukan bahasa Indonesia itu jelas dalam UUD 1945, yaitu sebagai
bahasa negara. Belum ada keterangan undang-undang apa yang dimaksud dengan
bahasa negara itu. Istilah itu kecuali dalam UUD 1945 tak pernah atau jarang
digunakan. Yang sering terdengar digunakan adalah sebutan bahasa nasional,
sedang dalam Sumpah Pemuda 1928 istilah yang dipakai ialah bahasa persatuan.
Istilah bahasa persatuan dipilih mungkin sehubungan dengan kesadaran para
penyusun Sumpah Pemuda itu akan adanya bahasa-bahasa daerah yang hak
hidupnya diakui dan kemudian dipahatkan secara hitam atas putih dalam UUD.

Rendah diri?
Pada tahun 1970-an, Gubernur Jakarta Ali Sadikin (saya kira terpengaruh oleh
himbauan Pak Amin Singgih yang waktu itu secara tetap mengisi ruangan bahasa
Indonesia dalam acara TVRI) mengharuskan toko-toko menggunakan bahasa
Indonesia dan dilarang menggunakan bahasa asing. Nama-nama toko, hotel,
perusahaan yang tadinya berbahasa Cina, Belanda atau Inggris langsung
bertukar.

Tapi sekarang banyak yang sudah kembali mempergunakan bahasa asing lagi.
Karena tak ada yang menegur maka kebiasaan itu kian mewabah. Bahkan
toko-toko atau perusahaan-perusahaan baru yang nasional dan pribumi pun
sekarang berlomba-lomba memakai nama dalam bahasa asing.
Keterangan-keterangan yang tercantum di bawah atau di samping namanya pun
ditulis dalam bahasa asing. Bahkan iklan-iklan pun ditulis dalam bahasa
asing walaupun sasarannya orang pribumi yang pesek juga.

Jelas pemakaian bahasa asing untuk nama dan untuk keterangan dan iklan
perusahaan-perusahaan itu bukan karena hendak mencapai konsumen lebih luas
seperti seharusnya demikian tujuan iklan, karena dipasarkan di Indonesia
niscaya segmen pasar yang diarahnya pun bangsa Indonesia yang lebih pandai
berbahasa Indonesia atau berbahasa daerahnya daripada berbahasa Inggris.
Pemakaian bahasa Inggris di situ hanya dipacu oleh rasa rendah diri karena
menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa kelas dua atau kelas tiga. Bahasa
Inggris dianggap lebih tinggi kedudukannya.

Karena adanya anggapan bahwa berbahasa Inggris lebih bergengsi dan lebih
aksi.Rasa rendah diri terhadap bahasa Indonesia dan anggapan bahwa kalau
bisa cas-cis-cus bahasa asing akan menimbulkan rasa kagum dari para
pendengarnya, dipamerkan setiap hari melalui televisi oleh para pakar kita
dalam segala bidang terutama oleh para presenter dan penyiarnya.
Kelihatannya kalau berbicara tidak diselingi oleh kalimat-kalimat atau
kata-kata bahasa Inggris setiap beberapa kalimat, pembicara khawatir
dianggap tidak termasuk kaum intelektual atau tidak internasional.

Sementara itu kita saksikan bahwa para selebriti yang sering muncul di
televisi sama sekali tidak menggunakan bahasa nasional. Begitu juga
sinetron-sinetron meskipun tidak berlatar-belakangkan budaya Betawi seperti
si Doel tidak menggunakan bahasa Indonesia. Semua pelaku berbicara dalam
bahasa Jakarta. Begitu juga kalau ada artis atau bintang diwawancara mereka
selalu berbicara dalam bahasa Jakarta. Kata ganti orang pertama yang mereka
pakai adalah gue dan kataganti keduanya elu. Dan nampaknya hal begitu
sekarang sudah dianggap wajar.

Meskipun pemerintah mempunyai Pusat Pembinaan Bahasa Nasional dan Daerah
tapi kelihatannya lembaga itu menganggap bahwa sikap merendahkan bahasa
Indonesia entah sebagai bahasa nasional entah sebagai bahasa negara adalah
wajar-wajar saja. Tak kelihatan usaha yang keras dan berencana lembaga yang
katanya mau membina bahasa nasional itu menolak gejala yang merendahkan
kedudukan bahasa nasional yang harus dibinanya itu apalagi membela jangankan
membina bahasa-bahasa daerah, walaupun masih dalam cakupan tugasnya.

Ditinggal Malaysia
Kita menyaksikan kesungguhan orang Malaysia memajukan salah satu bahasa
resminya, bahasa Melayu. Mereka mempunyai program untuk mengembangkan
pelajaran dan perbukuan dalam bahasa Melayu. Mereka mempunyai Dewan Bahasa
dan Pustaka yang polanya mengikuti Balai Pustaka di Indonesia tapi
langkahnya jauh meninggalkan lembaga yang dijadikan polanya itu. Mereka
mempunyai Gapena (Gabungan Penulis Nasional) yang setiap tahun mengadakan
kegiatan kebahasaan dan kesasteraan, meskipun organisasi swasta namun selalu
mendapat dukungan pemerintah, baik pemerintah kerajaan (federal) maupun
pemerintah negara bagian.

Mereka mengembangkan perpustakaan di sekolah-sekolah dan mewajibkan para
pelajar membaca buku-buku karya sastera, baik yang klasik maupun yang baru.
Sejak tahun 1970-an pemerintah Malaysia mengadakan hadiah sastera tahunan
yang dilaksanakan secara ajeg. Sejak tahun 1980-an, mereka mengadakan
lembaga Sasterawan Negara, yaitu sasterawan yang karya-karyanya dianggap
besar jasanya bagi bangsa diangkat sebagai Sasterawan Negara dengan berbagai
fasilitas, antaranya buku-bukunya dicetak dalam jumlah yang cukup banyak dan
disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah di seluruh kerajaan.

Sejak tahun 1980-an juga mereka menyediakan anggaran untuk menempatkan
pengajar bahasa Melayu di universitas asing yang mengajarkan bahasa Melayu,
antaranya di Universitas Leiden, negeri Belanda dan di salah sebuah
Universitas di Amerika. Mereka juga mengundang para sarjana asing yang
meneliti bahasa dan sastera Malaysia sebagai tamu untuk beberapa bulan
sampai setahun agar bisa melakukan dan menulis hasil penelitiannya yang
kemudian diterbitkan oleh DBP.

Apa yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan bahasa Malaysia sebenarnya
hanya mengikuti langkah-langkah negara maju yang hendak meluaskan cakrawala
pemakaian dan pengaruh bahasanya seperti negara Inggris mengadakan British
Council di berbagai negara, negara Jerman mendirikan Goethe Institut,
Amerika Serikat membentuk lembaga pengajaran bahasa Inggris-Amerika seperti
LIA di Indonesia, negara Belanda membentuk Erasmus Huis, negara Jepang
mengadakan The Japan Foundation, dan lain-lain. Bahasa-bahasa yang sudah
maju seperti Inggris dan Jepang pun masih dipromosikan oleh pemerintahnya,
tetapi pemerintah Indonesia menganggap tak perlu mempromosikan bahasa
negaranya, jangankan di luar negeri, di dalam negeri sendiri pun tidak.
Jangankan terhadap orang asing, terhadap warganegaranya sendiripun tidak.
Bahasa Indonesia yang dahulu menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia
karena dapat menyatukan berbagai sukubangsa yang tersebar dalam belasan ribu
pulau, sekarang menjadi yatim-piatu yang tak mendapat perhatian dari
siapapun juga.

fwd by Redaksi  PmB from Republika, Selasa, 15 Maret 2005




"The fundamental cure for poverty is not money but knowledge"

Sir William Arthur Lewis.


----------------------------------------------------------------------------
----
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.schools.nsw.edu.au/pipermail/indonesian_open/attachments/20050321/50707b27/attachment-0010.html


More information about the Indonesian_open mailing list

  Logo: NSW Department of Education and Training
Language Support Translated Documents | Terms & Conditions | Privacy | Site Map | Copyright | Help | Accessibility
NSW Government | jobs.nsw
|